Artikel

Pengaduan UNBK 2018

Ombudsman adalah salah satu lembaga daerah independen yang bertugas mengawasi pelayanan publik yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Sekitar 8% masalah pendidikan yang diterima Ombudsman antara lain pungutan liar, dimana sekolah menarik dan menentukan besaran nominal dengan memberikan tenggang waktu pembayaran. Dikabarkan juga, sekolah akan memberikan sanksi kepada siswa, seperti tidak diperkenankan mengikuti Ujian Nasional dan penahanan ijazah.
 
Tiga hal yang disebut dengan tindakan pungli: pertama, ketika sekolah menentukan jumlah atau besaran nominal yang diminta sekolah; kedua, ada tenggang waktu; dan ketiga, ada efek atau sanksi bila tidak membayar tepat waktu.
 
“Sedikit informasi, Ombudsman awal Mei akan mengundang Dinas Pendidikan di Kabupaten dan Dikpora mengenai sosialisasi PPDB. Membahas tentang UNBK karena kami perlu bersiap, agar peristiwa yang terjadi kemarin kemungkinan akan terjadi lagi. Karena UNBK menyangkut nasib orang banyak,” ujar Ida dari Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 
 
Adapun 3 faktor terbesar permasalahan UNBK, pertama semakin banyak server yang bermasalah atau ngadat, kualitas jaringan internet, seperti di Kota Yogyakarta dan Gunung Kidul. Meskipun satu sekolah sudah berlangganan 1 provider namun hal tersebut tidak menjamin kelancaran UNBK sehingga harus ada penambahan dari provider lain. Operator di sekolah yang belum dilengkapi dengan keahlian teknis sehingga apabila terjadi masalah pada server, mereka tidak bisa menangani dan proses UNBK menjadi mundur.
 
Langkah selanjutnya yang sudah dilakukan Ombudsman untuk mengantisipasi pengaduan seputar UNBK yang diselenggarakan dari Pusat ialah koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinas Pendidikan (Disdik). Karena Dikpora sendiri menjadi kepanjangan tangan untuk berkoordinasi bila ada rekomendasi dari pemerintah Pusat. Sampai saat ini belum ada pengaduan masyarakat perihal UNBK 2018.
 
Apabila terjadi masalah seperti masalah pendidikan, mal-administrasi dan ketidaknyamanan pelayanan publik dan lain sebagainya bisa menghubungi Ombudsman dengan datang langsung ke kantor Ombudsman, Jl. Tentara Pelajar (depan Samsat Kota), telepon di (0274) 554989, fax (0274) 556453, SMS atau WA 0812-2779-0008, akun media sosial seperti Instagram: Lembaga Ombudsman DIY, Facebook: Sekretariat Ombudsman DIY, dan Twitter: @Ombudsman Jogja.
 
Narasumber: Ida - Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta
Disarikan dari siaran talkshow "Edu Publik" di Radio Edukasi pada hari Jumat, 29 April 2018 pk. 14.00-15.00 WIB

This post has 0 Comments

    Kirim Komentar