Artikel

Sistim Zonasi dari Perspektif Penjaminan Mutu Pendidikan

Sistim zonasi adalah membagi atau memecah area menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan sebuah pengelolaan. Pembagian wilayah untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistim zonasi dilakukan pada suatu wilayah berdasarkan jarak sekolah dan rumah dengan maksimal 5 KM, atau bergantung pada kebijakan masing-masing daerah. 
 
Konsep Zonasi PPDB 2018 mendasar pada jarak rumah dengan sekolah yang mengandung maksud mengakomodasi hak-hak anak mendapat pendidikan, terutama untuk sekolah negeri. Menghilangkan stempel antara sekolah favorit dan tidak favorit sehingga diharapkan agar tidak lagi ada cap tersebut, sebab sejatinya semua sekolah sama.
 
Untuk saat ini sistim zonasi diterapkan secara umum, namun diharapkan dapat dilakukan juga pada SDM, yaitu guru pengajar. Kebijakan ini memiliki keefektifan guru pengajar tidak bekerja terlalu jauh dari rumah, segi keamanan di jalan juga lebih baik, meskipun belum semua guru yang dipindahkan. Kelebihan lain dari sistim baru ini ialah input siswa akan relatif sama dengan sekolah lain karena tidak bisa memilih sekolah favorit, mendapat pelayanan yang sama, menekan jumlah anak putus sekolah, tercipta pemerataan pendidikan yang berkualitas. 
 
“Untuk Sistim Zonasi kaitannya dengan penjaminan mutu pendidikan memerlukan prasyarat yang memungkinkan berjalan efektif tanpa melanggar hak peserta didik untuk mendapatkan mutu layanan yang terbaik. Maka kesetaraan mutu layanan harus ada di sekolah, pentingnya satuan pendidikan bisa melakukan pendidikan itu yang bermutu,” ujar Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DIY Dr. Sarjilah M.Pd. 
 
Adanya respon luar biasa yang diberikan oleh masyarakat, ada orang tua yang merespon positif ada juga orang tua yang tidak menyetujui adanya zonasi karena mereka berfikir nilai berapa saja bisa masuk di sekolah yang dekat dengan rumah. 
 
Program pemerintah penjaminan mutu pendidikan mengisyaratkan bahwa yang memiliki tugas ialah sekolah. Untuk menjamin mutu layanan baik di proses pembelajarannya, sarana prasarana, tenaga kependidikan, ataupun dalam pengelolaan, sampai penilaian sehingga memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan.
 
LPMP berkaitan dengan sekolah yang memiliki mutu sama dalam rangka fasilitasi satuan pendidikan dalam upaya mencapai standar seperti teknis, apakah perlu adanya supervisi, sekolah yang mencapai standar harus terpenuhi, apakah guru perlu diberikan workshop, IHT, dan lain sebagainya.
 
Indonesia memiliki 34 LPMP, diharapkan berjalan sama antara Yogyakarta dan daerah lain. Agar akses pendidikan bisa merata, maka semua anak didik kita mendapat pelayanan yang sama, istilahnya education for all.
 
Narasumber: Dr. Sarjilah, M.Pd. (Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DIY)
Disarikan dari siaran talkshow "Edu Publik" di Radio Edukasi, pada Jumat, 4 Mei 2018 pk. 14.00-15.00 WIB

This post has 0 Comments

    Kirim Komentar