Berita Pendidikan

BATAN dan DPR Dukung Indonesia Go Nuclear

Yogya (RE) – Beberapa bidang telah memanfaatkan teknologi nuklir, misalnya bidang pertanian, industri, kesehatan, dan lingkungan. Namun, pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi hingga saat ini belum terlaksana, meskipun berbagai upaya penyiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) telah dilaksanakan, misalnya dengan melakukan tapak dan studi kelayakan untuk wilayah Jepara dan Kepulauan Bangka telah selesai.

“BATAN sebagai lembaga pemerintah yang salah satu tugasnya adalah melakukan pendayagunaan Iptek nuklir, terus berupaya melakukan penyiapan berbagai aspek pendukung program nuklir untuk energi. Salah satu upaya tersebut yakni melakukan pemetaan terhadap para pemangku kepentingan yang terkait dengan program pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi,” jelas Kepala BATAN, Djarot Sulistio Wisnubroto, di STTN Yogyakarta, Kamis (25/10/2018).

Djarot menambahkan, di sisi lain, yang paling lemah adalah industri di nuclear island yakni industri yang bergerak di bidang reaktor dan fasilitas yang berisiko radiasi, karena sampai saat ini di Indonesia memang belum ada. “Hal ini menjadi tantangan bagi BATAN untuk mengajak industri sebanyak-banyaknya bergerak masuk ke ranah industri nuclear island,“ jelasnya.

Beberapa stakeholder di negeri ini telah siap untuk menyongsong era pemanfaatan teknologi nuklir untuk industri. Oleh sebab itu, BATAN sudah menyusun peta pemangku kepentingan termasuk pihak swasta yang bergerak dalam industri non-nuclear island, misalnya industri pembuat turbin, sipil, dan teknologi non reaktor lainnya. 

Dari sisi infrastruktur, Djarot mengklaim bahwa Indonesia telah siap untuk memasuki go nuclear. Selain itu Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dengan regulasinya juga siap mengawal pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi. “Memang selama ini belum ada kebijakan go nuclear dari pemerintah, sehingga pihak swasta masih enggan untuk menuju industri nuclear island. Tetapi paling tidak, kami sudah mengajak para stakeholder untuk berdiskusi agar mereka bisa cepat beradaptasi bila kelak Indonesia menyatakan go nuclear,” tambahnya.

Dijelaskan Djarot, kondisi wilayah Indonesia yang rawan bencana khususnya gempa, menjadikan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam merencanakan pembangunan PLTN, karena pada dasarnya fasilitas nuklir dibangun harus mengedepankan faktor keselamatan yang tinggi. “Untuk itu kami selalu menyarankan untuk memanfaatkan lokasi sebagai calon tapak PLTN yang potensi gempanya rendah seperti Kalimantan, Kepulauan Bangka Belitung, atau di wilayah Jawa bagian utara,“ paparnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi pun mendesak pemerintah untuk segera go nuclear. Undang-undang sebenarnya tidak melarang pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi listrik. Hanya saja peraturan di bawah undang-undang, yang menyatakan nuklir sebagai pilihan terakhir, yang perlu diubah. “Sepuluh fraksi di DPR pun sudah setuju jika pemerintah go nuclear dan membangun PLTN,” ungkapnya. (KenFitriani/Radio Edukasi / BPMRPK Kemdikbud)

This post has 0 Comments

    Kirim Komentar