Berita Pendidikan

Tiga Menteri Terbitkan Surat Keputusan Bersama Tentang Seragam Sekolah

Yogya (RE) - Tiga Menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri  dan Menteri Agama menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai seragam sekolah.

SKB Tiga Menteri tersebut terkait tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Ada tiga pertimbangan penyusunan SKB Tiga Menteri mengenai penggunaan seragam sekolah,“ kata Mendikbud, Nadiem Makarim melansir dari Antara, Kamis (4/2/2021).

Nadiem menambahkan, tiga pertimbangan itu diantaranya adalah sekolah berfungsi membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu, sekolah berperan dan bertanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara dan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan suatu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama.

“Keputusan bersama itu mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah,“ jelas Mendikbud.

Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Pemda dan kepala sekolah juga wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak SKB tersebut ditetapkan.

Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan itu, ada sanksi yang akan diberikan yakni Pemda memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan atau tenaga kependidikan. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau walikota, Kemendagri memberikan sanksi kepada Gubernur, dan Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya.

Sementara itu, Kementrian Agama melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi. “Terakhir, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan beragama Islam di Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama itu, sesuai dengan kekhususan Aceh,“ jelas Nadiem.

 

 

 

Reporter : Ken / Editor : Arik
Foto : portalsulut.pikiran-rakyat.com

This post has 1 Comments

  1. Andiena Talita Sakhy | Senin, 22 November 2021

    Penerapan seragam dan atribut Kusus kapan di mulai?

Kirim Komentar