Artikel

Sastra Dan Politik

Sastra adalah karya imajinatif dan kreatifitas dari seorang pengarang yang dituangkan dalam bahasa. Bentuk karya sastra dapat berupa puisi, cerita pendek, drama, novel, dsb. Karya sastra dapat mempengaruhi peta politik di Indonesia, karena erat kaitannya dengan kehidupan, politik dan kekuasaan. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Pardi, M.Hum yang merupakan seorang Peneliti dari Balai Bahasa Yogyakarta, pada saat siaran Kolase Inovasi pada Kamis (4/2/2021) yang disiarkan melalui Live Instagram Radio Edukasi dan Aplikasi Radio Edukasi. Dr. Pardi, M.Hum juga menjelaskan posisi sastra di Indonesia. “Karya sastra memprediksi kehidupan, karya sastra memberikan rekaman kehidupan politik, dan karya sastra memberikan penyelesaian dari kasus politik kebangsaan”, ujar Pardi.

Karya sastra sendiri sudah dimulai sejak jaman tradisional atau jaman kerajaan Majapahit dan Kediri, kemudian pada jaman menjelang kemerdekaan dan reformasi juga ada kaitan antara sastra dan politik. “Kalau terjadi demonstrasi politik, pasti membaca puisi”, ujar Pardi. Karena puisi dianggap menyuarakan nilai-nilai, hati nurani yang bisa membuat emosi seseorang, sehingga akan  berpengaruh terhadap proses proses politik yang ada. Karya satra yang terkait dengan politik sudah terjadi pada masa pemerintahan Raja Jayabaya yang konon ceritanya berhasil menyatukan kerajaan Jenggala dan Panjalu, sehingga Raja Jayabaya ingin memberikan memori kepahlawanan pada peristiwa itu dengan memerintahkan pujangga untuk menulis Kitab Baratayudha sebagai menifestasi symbol kejayaan Raja Jayabaya. Senada dengan sastra pada jaman Raja Jayabaya, sastra di Keraton Surakarta juga berkaitan erat dengan politik pemerintahan. Seperti Kitab Serat Wicoro Keras yang ditulis oleh Kyai Yasadipura II sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan di Kraton Surakarta. Sang Pujangga tersebut menyebut, kritik harus disampaikan dengan bahasa yang keras, bukan dengan bahasa yang manis, agar penguasa itu kembali ke norma yang semestinya. Hingga saat ini, karya sastra berfungsi sebagai peringatan kepada penyelenggara negara, karena sastra berbicara akan hal yang baik dan mencerahkan, tidak hanya berbicara hal-hal yang terjadi saja. Untuk saat ini, karya sastra dibiarkan dan berfungsi sebagai pembelajaran.

            Pasca kemerdekaan, karya sastra berbicara masalah keamanan negara, politik, persatuan dan kesatuan. Namun pada masa 1945 hingga 1965 dimana konflik selalu terjadi, karya sastra berperan untuk merekam situasi yang terjadi saat itu. Karya sastra selalu dipengaruhi oleh jaman, sehingga pada masa orde baru, pujangga di Indonesia hanya menuliskan karya sastra yang bernilai kebaikan. Namun menjelang reformasi, karya sastra yang dituliskan sangat keras karena berhubungan dengan reformasi. Setelah reformasi, karya-karya ini memberikan penyelesaian dan nasehat terkait bagaimana menjalankan reformasi yang semestinya. “Jadi karya sastra dipengaruhi oleh jaman, karya sastra bisa mendesain jamannya, dan karya sastra mampu mendorong perubahan social politik pada masanya”, ungkap Pardi. Menjelang akhir acara, Dr. Pardi, M.Hum membacakan sebuah puisi yang mengandung kritik yang luar biasa, karya dari Adawiyah Dahlan dengan judul “Dongeng Sebuah Negeri”. Dr. Pardi, M.Hum juga mengajak generasi muda untuk  membaca karya sastra agar jiwa menjadi lembut, santun dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi pada negara. “Hendaknya kita menyadari karya sastra berkaitan erat dengan politik, tapi tujuannya adalah untuk mencerdaskan semua orang. Kalau mendengar kritik dalam karya sastra, hendaknya kita berpikir dewasa untuk mencerna kritik tersebut, untuk perbaikan terkait dengan kehidupan pribadi, sosial, dan kehidupan berbangsa dan bernegara”, tutup Pardi. (Rima Ariska/Radio Edukasi/BPMRPK/Kemdikbud)

 

This post has 0 Comments

    Kirim Komentar