Berita Pendidikan

Kemendikbud Siapkan Sistem Pembelanjaan Dana BOS Secara Cashless

Yogya(RE) - Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sedang mempersiapkan sistem pembelanjaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara cashless atau non tunai. Hal itu untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan integritas dalam pengeluaran dana BOS.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Sutanto mengatakan, pemerintah telah mengatur penggunaan dana BOS lewat petunjuk teknis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021. “Ke depan kami akan mengembangkan dengan pembelanjaan non tunai,“ katanya melansir dari Berita Satu, Jumat (26/3/2021).

Bahkan, sekarang pun sekolah sudah mulai dengan laporan SIP BOS, BOS Salur, melalui sistem online. Menurutnya, pembelanjaan secara nontunai akan menghindari penyalahgunaan penggunaan dana BOS baik dari internal kepala sekolah maupun eksternal.

“Kami dengar ada oknum-oknum tertenu datang minta uang. Nanti pasti ada yang minta seperti itu, bilang saja, saya kasi ditransfer. Mau ga (enggak)? Pasti ga berani. Ke depan kita akan buat cashless untuk mengantisipasi penyalahgunaan,” jelas Sutanto.

Menurutnya, pengaduan terkait penyalahgunaan dana BOS biasanya disampaikan kepada penegak hukum di daerah masing-masing. Kemdikbud kadang diundang sebagai saksi ahli dalam sejumlah kasus.

“Kami sampaikan bahwa dasarnya adalah juknis dari Permendikbud sebagai dasar pembelanjaan operasional,” tandasnya.

Pemerintah lewat Kemdikbud tahun ini mengalokasikan dana BOS 2021 sebesar Rp 52,5 triliun bagi 216.662 satuan pendidikan jenjang SD/ SMP/ SMA/SMK dan SLB di Indonesia. Sementara itu alokasi DAK fisik tahun 2021 sebesar Rp 17,7 triliun untuk 31.000 satuan pendidikan seluruh Indonesia. 

 

 

Reporter : Ken / Editor : Arik

Foto : sindonews.com

This post has 1 Comments

  1. Chotman | Senin, 10 Januari 2022

    Saya sangat setuju, Krn banyak kepala sekolah yg menganggap dana sekolah (BOS) itu merupakan dana kepala sekolah, sehingga mereka banyak menyalahi kegunaan dana tsb.

Kirim Komentar