Berita Pendidikan

PGRI Minta Pemerintah Kaji Ulang Peraturan Rekrutmen Guru PPPK

Yogya (RE) - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI ) meminta pemerintah melakukan revisi peraturan rekrutmen guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) 2021. Hal ini merupakan sikap terkait kendala seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru 2021.

Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap pelaksanaan seleksi tahap satu ini.

"PGRI sebagai mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah sejak awal memperjuangkan, dan mendorong penuntasan pengangkatan guru honorer sebagai ASN," katanya, seperti dilansir dari Sindonews, Sabtu (25/9/2021).

Akan tetapi, langkah penyelesaian terkait guru honorer menjadi ASN melalui jalur PPPK di tahun 2021, menurutnya, menuai berbagai kendala sejak proses pendaftaran dan seleksi tahap 1 yang berlangsung 13-17 September 2021.

"Pelaksanaan tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 tahap pertama menuai banyak reaksi dari kalangan guru honorer yang mengikuti seleksi pada tahap tersebut," tambahnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya menerima sekitar 19.752 aduan berisikan keluhan, tanggapan, kekecewaan, dan masukan dari para guru honorer dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, PGRI meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan rekrutmen ASN PPPK tahun 2021 yang tidak mempertimbangkan rasa keadilan, penghargaan terhadap pengabdian, dan dedikasi guru honorer yang selama ini melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat kekurangan guru.

"Ketersediaan guru merupakan syarat utama agar peserta didik mendapatkan haknya dalam memperoleh layanan pendidikan," jelasnya.

Selain itu, PGRI juga meminta pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan rekrutmen PPPK sebagai solusi untuk mengatasi darurat kekurangan guru. Serta, manajemen pelaksanaan seleksi ASN PPPK perlu diperbaiki agar di masa mendatang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

"Seleksi PPPK guru honorer usia 35 tahun ke atas, dilakukan melalui proses antarsesama mereka dengan mempertimbangkan masa pengabdian, dedikasi, dan kinerja," ujarnya.

Unifah menambahkan, PGRI juga mendorong rekrutmen bagi guru honorer yang berada di daerah 3T, dilakukan proses seleksi antarsesama guru honorer di daerah tersebut dengan mempertimbangkan masa pengabdian dan dedikasi mereka.

 

 

 

 

Reporter: Arin / Editor: Arik

Foto: medcom.id

This post has 1 Comments

  1. Sulaiman | Selasa, 28 Desember 2021

    Sebaiknya dan seharusnya honorer sekolah negeri terutama yg sudah lama mengabdi dan berusia lanjut SEGERA DIANGKAT

Kirim Komentar