Berita Pendidikan

UMY Kukuhkan Ketua KY Mukti Fajar Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum

Yogya (RE) - Ketua Komisi Yudisial (KY), Mukti Fajar Nur Dewata, dikukuhkan menjadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Dalam pengukuhan tersebut, Fajar menyampaikan orasi ilmiah berjudul Hukum dan Kesejahteraan Konsep Regulasi di Era Sharing Economy.

Dalam sambutannya yang dilakukan secara daring, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Prof. Mukti Fajar ND, atas kontribusi di bidang ilmu hukum dalam membahas konsep hukum di era sharing economy.

”Apresiasi kepada Prof. Mukti Fajar melalui orasi ilmiahnya telah menawarkan terobosan konsep hukum yang mengedepankan kecepatan, fleksibilitas dalam memutakhirkan regulasinya tetapi tetap mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi publik,” jelasnya.

Jokowi juga menekankan pentingnya kebaruan regulasi dilihat berdasarkan banyaknya isu-isu baru dengan risiko hukum baru akibat perkembangan dan disrupsi teknologi.

”Seperti yang kita tahu bahwa inovasi dan perkembangan teknologi telah membuat kompleksitas baru yang luar biasa terutama dalam dunia hukum. Semakin banyak isu-isu baru dengan risiko hukum baru, seperti media massa tanpa redaksi, perdagangan dan mata uang crypto, rekayasa genetika hingga munculnya berbagai macam moda bisnis baru yang disruptif yang dikenal dengan konsep sharing economy. Pengalaman banyak negara telah membuktikan bahwa regulasi selalu ‘pontang-panting’ karena tertinggal dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum akibat kemunculan berbagai inovasi disruptif dan moda bisnis baru dalam sharing economy,” paparnya.

Sementara itu, Fajar menjelaskan, bahwa di tengah kemajuan teknologi, sistem pasar bebas sangat berkembang pesat dengan hadirnya revolusi teknologi 4.0 yang telah melahirkan sistem sharing economy. Hal tersebut membuat persoalan baru dalam regulasi hukum dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebut, terdapat beberapa persoalan hukum yang berhadapan dengan sistem sharing economy yang disruptif, diantaranya adalah persaingan yang tidak sehat bagi pelaku usaha dengan cara tidak jujur dan melanggar hukum.

"Misal dalam kasus transportasi online, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 5 Permenhub, namun kelimanya dianggap belum mampu secara tepat mengatur. Bahkan diantaranya kalah ketika di judicial review karena menghambat masuknya pelaku usaha dalam pasar," katanya di Sportorium UMY, Rabu (25/5/2022).

Lebih lanjut, hadirnya sharing economy, menurutnya, mengubah hukum seakan kehilangan daya normatif untuk mengatur inovasi yang cukup melesat dan mengacaukan ekonomi pasar. Oleh karena itu, dari perspektif teori hukum dan pembangunan diperlukan kondisi stability, yaitu hukum harus mampu menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan yang saling bersaing dan predictability.

"Yaitu hukum yang prediktif sangat diperlukan bagi negara yang masyarakatnya membangun hubungan ekonomi. Maka dari itu, tanpa kejelasan arah kebijakan ekonomi akan membuat pelaku usaha menjadi tidak nyaman dalam berinvestasi," jelas Fajar.

 

 

Reporter: Arin / Editor: Arik
Foto: BHP UMY

This post has 1 Comments

  1. SATIYAH,S.Pd | Sabtu, 20 Agustus 2022

    Lanjutkan Semakin banyak terobosan maka semakin banyak pula peluangnya

Kirim Komentar